Mengapa Butuh Wajah Baru?

                                                        Kota Kendari, Ibu Kota Sulawesi Tenggara

WAJAH BARU harus membawa gagasan yang baru dan ini tentu akan menjadi salah satu ukuran yang paling penting untuk membawa perbaikan untuk kemajuan daerah Sulawesi Tenggara. Wajah baru adalah harapan untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru di daerah. Harapan dimana masyarakat menginginkan sebuah gagasan-gagasan yang segar yang kemudian dapat mengangkat kesejahteraan keseluruhan masyarakat Sulawesi Tenggara bukan semata-mata hanya kesejahteraan etnis-etnis tertentu.

Pertanyaan yang paling penting untuk diajukan dengan harapan kemajuan daerah Sulawesi Tenggara adalah apa yang paling tersulit untuk mengubah ketertinggalan menjadi sebuah kemajuan daerah, sebuah bangsa atau negara? Pertanyaan ini sebenarnya suda mendapatkan pencerahan dari pakar ekonomi Inggris John Maynard Keynes bahwa kesulitan terbesarnya adalah keluar dari ide-ide lama dan mempertahankannya hingga bercabang-cabang. John Maynard Keynes mengatakan bahwa letak kesulitan tidak pada bagaimana menyambut ide-ide baru, tetapi bagaimana kita keluar dari ide-ide lama, yang bercabang-cabang dan kian membesar menyergap ke dalam sudut-sudut kesadaran kita. Hal itu tentu menegaskan bahwa, meninggalkan ide-ide lama yang suda usang alias suda tidak dapat lagi menjawab masaalah-masaalah di daerah merupakan sesuatu hal yang baik lalu kemudian memunculkan ide-ide baru sebagai langka pijakan awal dalam meningkatkan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dengan merangkul berbagai macam etnis di dalamnya.

***

Dinamika politik di Sulawesi Tenggara masih terkesan berjalan pada rel yang sama atau masih berpijak pada ide-ide lama. Paradigma penonjolan satu atau dua etnisitas suda menjadi doxa para kandidat dalam memperebutkan kekuasaan di tingkat Pilgub atau Pilwali. Pertarungan antaraktor yang berbasis politik identitias etnik kadang mewarnai Pilgub di Sulawesi Tenggara. Misalnya membangun relasi aktor antara Muna-Tolaki versus Botun-Bugis atau daratan versus kepulauan. Sehingga hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi kita, seberapa besarkah akan membawa kemajuan daerah Sulawesi Tenggara jika kita terus mengembangbiakan politik identitas etnik?

Demokrasi liberatif menjadi pilihan para aktor dalam konteks masyarakat yang majemuk untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan ekonomi politik. Para aktor membentuk politik identitas etnik sebagai pondasi untuk me(re)produksi identitas etnik dalam upaya untuk memenangkan pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan ekonomi politik. Hal ini bukan menjadi sesuatu keraguan untuk mengatakan bahwa jika politik identitas etnik dalam konteks merebut atau mempertahankan kekuasaan ekonomi politik menjadi pilihan dan jalan satu-satunya. Namun akan bias jika kita melihat bagaimana dengan adanya ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi jika dilihat dalam konteks politik identitas etnik tersebut. Inilah yang menjadi perhatian dan kajian kita, mengapa kita memerlukan wajah baru yang bisa merangkul semua etnik untuk memajukan daerah Sulawesi Tenggara.

***

Politik identitas etnik sangat sarat dengan dominasi. Kelompok etnik minoritas akan terkesampingkan jika berhadapan dengan etnik mayoritas dalam rangka adu pendapat atau argumen. Misalnya salah satu aktor politik minoritas dalam partai tertentu mengusulkan kandidat yang bukan aktor politik mayoritas etnik tertentu. Tentu hal ini akan mendapat rintangan dari kelompok mayoritas etnik karena banyaknya relasi dukungan yang sesama etnik. Yang kuat dan yang memiliki kekuasaan tentu akan menang sedangkan yang lemah akan tersingkir perlahan-lahan dengan sendirinya.

                                                                    Teluk Kendari

Inilah yang terjadi di Sulawesi Tenggara, ketika aktor politik berkuasa dalam partai politik atau dalam wilayah seperti kota Kendari bukan tidak mungkin jika aktor tersebut akan mengusulkan istri, anak, menantu atau kerabatnya untuk maju dalam memperebutkan kue kekuasaan ekonomi politik. Menurut Sofyan Sjaf dalam bukunya Politik Etnik: Dinamika politik etnik di Kendari mengatakan bahwa terdapat tiga sebab yang mempengaruhi terjadinya dominasi (identitas) etnik dalam arena ekonomi politik, pertama, kondisi dan kedudukan kelompok etnik. Kedua, posisi pelaku atau aktor politik berbasis etnik dan ketiga, struktur ekonomi dan relasinya dengan aktor yang berkuasa. Sehingga politik identitas etnik sudah menjadi barang mewah yang harus mereka pertahankan untuk menguatkan dominasinya dalam  kekuasaan ekonomi politik.

Afiliasi para aktor politik identitas etnik banyak mengundang kelemahan atau kekurangan-kekurangan disamping tentu juga ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Kita bisa melihat perjalanan politik nasional kita. Di pemerintahan pusat hanya di kuasai oleh etnik-etnik tertentu sepeti Jawa dengan jumlah penduduk mayoritas di Indonesia. Hal ini tentu merupakan dampak dari tekanan rezim orde baru pada saat berkuasa dengan mengontrol kekuatan identitas etnik tersebut. Sehingga daerah dengan etnik minoritas dengan muda di kesampingkan dan jalannya pembangunan ekonomi juga hanya terfokus pada daerah Jawa yang mempunyai jumlah penduduk mayoritas.

Sulawesi tenggara tak terlepas dari diskursus tersebut. Berafiliasinya para aktor politik identitas etnik menimbulkan banyak ketimpangan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah Kabupaten/ Kota. Ketika pasangan etnik Tolaki-Muna misalnya memenangkan Pilgub, sesuatu yang biasa jika pasangan yang terpilih tersebut akan memperhatikan pembangunan ekonomi hanya di daerah yang mendominasi suaranya. Jadi, pembangunan ekonomi hanya terkesan pada daerah-daerah yang menjadi pemenangannya bukan keseluruhan daerah di Sulawesi Tenggara. Bahkan meskipun etnik Muna misalnya memenangi walaupun menjadi nomor duanya, suda menjadi hal yang lumrah jika proyek-proyek pembangunan akan diberikan pada orang yang mempunyai kekuasaan ekonomi yang selama ini mendukungnya. Inilah kepentingan ekonomi politik dalam relasi kekuasaan politik identitas etnik yang sedang berjalan di Sulawesi Tenggara. Sehingga tidak heran jika kita mengelilingi daerah Sulawesi Tenggara pemandangannya tampak banyak ketimpangan pembangunan yang terjadi.

Misalnya saja dari segi pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan di Kabupaten Muna yang merupakan jalan Provinsi yang menghubungkan antara pelabuhan Tampo dan Bau-Bau. Jalan tersebut kurang sekali di perhatikan. Meskipun jalan tersebut sangat strategis dan sangat penting karena dapat memperlancar jalannya kegiatan ekonomi, selama kurang lebih 10 tahun terakhir jalan tersebut tidak mendapat perbaikan.

Disinilah kita membutuhkan wajah baru yang dapat merangkul semua daerah dan semua etnis dalam pembangunan daerah. Wajah baru yang bukan dari istri, anak, menantu atau kerabat dari seorang aktor politik yang mempunyai kuasa dan kekuatan. Karena boleh jadi hal tersebut hanya menjadi legitimasi kekuasaan untuk sang aktor yang kemudian akan menjalankan kuasanya kembali dengan ide-ide lama dengan politik identitas etniknya yang terbukti banyak menimbulkan racun. Karena sesungguhnya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah diakibatkan karena sikap pragmatis akan kepentinngan kekuasaan ekonomi politik. Sehingga daerah seperti tak punya energi/kekuatan, sempoyongan dan terseok-seok dalam berlayar untuk menuju kemajuan pembangunan ekonomi yang kemudian tidak dapat bersaing dengan daerah-daerah yang lain.

Masih dalam pertanyaan yang sama, mengapa kita butuh wajah baru? karena wajah baru adalah harapan baru untuk menahkodai sebuah kapal yang bernama Sulawesi Tenggara dengan merangkul semua daerah dan etnis untuk menjaga keseimbangannya dalam mengantarkannya menuju sebuah samudra kemajuan. Itulah harapan, harapan tertinggi kita semua untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu kita harus memberikan kesempatan yang baik kepada mereka yang ber-wajah baru dalam Pilgub Sulawesi Tenggara agar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal untuk membawah Sultra kearah perbaikan.

Lantas, masih pantaskah kita mempertahakan ide-ide lama politik identitas etnik yang selama ini banyak mengandung racun!

Wajah baru, energi baru serta gagasan dan ide-ide yang baru untuk daerah. Itulah harapan….

                                                                                                Kendari, 20 Januari 2016

                                                                                                La Ode Halaidin 

Refrensi: Sofyan Sjaf. 2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari. Edisi Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Sumber Gambar : 1. kotakendari.wordpress.com
                            2. sudirmansaputrakendari.blogspot

  

Read More

Bangsa Dalam Negara Para Cukong

PASCA kejadian peledakan bom dan baku tembak di Sarina 14 Januari 2016 di kota Jakarta, menimbulkan duka cita yang mendalam bagi sebagian masyarakat bangsa Indonesia, terkecuali masyarakat kota Jakarta, pemerintah dan para pihak keamanan Polri dan TNI. Mereka tidak merasa berduka cita, toh mereka para peneror itu hanya penganggu bisnis bagi para pengusaha yang selama ini sibuk untuk mengumpulkan puing-puing kekayaannya. Entah pengusaha-pengusaha itu mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar atau tidak dengan memanfaatkan rakyat jelata, yang jelas teror kemarin mereka anggap adalah suatu kejahatan besar yang harus di kutuk, di hukum dan diberantas/dihangsukan di negeri ini. Tanpa menelah lebih dalam, mengapa mereka berbuat demikian!

Sama halnya pemerintah serta pihak Polri dan TNI meraka juga tidak merasa berduka cita, karena para peneror tersebut telah menciptakan ketidaknyamanan pada pengusaha-pengusaha di Jakarta atau menganggu kepentingan para investor untuk bergeliat dalam membangun kerajaan bisnisnya di negeri ini. Entah mereka melakukan dengan cara yang benar atau tidak dengan mengorbankan para masyarakat miskin, yang jelas selama ada orang-orang yang menganggu kepentingan pemerintah dalam melindungi para investor, Polri dan TNI siap mengambil alih di depan lalu meme-kikan yang dianggap musuh dengan selongsong peluru di pucuk senjatanya. Lalu mereka dianggap heroik karena telah berhasil melumpuhkan. Tanpa mengundang pertanyaan dalam benak mereka, mengapa mereka melakukan hal-hal seperti itu!

Bagi Pemerintah, Polri, TNI dan pengusaha-pengusaha itu tentu akan dengan gencar meniupkan isu-isu bahwa teror bom di sarina Jakarta merupakan bagian dari kelompok radikal ISIS. Isu tersebut beberapa hari ini kian sontak beredar di teve-teve, dengan menguatkan opini masyarakat bahwa mereka benar-benar dari kelompok ISIS. Namun dari Infomasi tersebut, dari lima orang pelaku teror bom di Sarina belum terbukti bahwa semuanya berasal dari kelompok jaringan ISIS. Saya belum menemukan bukti atau membaca informasi yang akurat. Pernyataan kepolisian dan pemerintah tidak berarti semua benar seratus persen. 

Untuk menunjukan bukti ini, di media sosial online Serambi Indonesia memunculkan artikel bahwa pelaku bom sarina Jakarta, dua diantaranya warga Negara asing. Pernyataan ini di ungkapkan oleh Wakapolri Budi Gunawan bahwa dalam aksi teror di sarina Jakarta Pusat di ketahui ada dua warga Negara asing yang menjadi pelaku pemboman. Atau baca infonya di sini http://aceh.tribunnews.com/2016/01/14/ada-6-pelaku-bom-sarinah-2-diantaranya-warga-negara-asing. Setelah semuanya terindentifikasi ternayata semua pelaku teror bom Sarina warga di bangsa ini dan ungkapan tersebut telah menghadirkan berita hoax.

Lalu, perlukah kita mempercayai pernyataan-pernyataan itu! Entalah, tergantung persepsi orang. Namun di negara para cukong pernayataan-pernayataan itu di keluarkan, ada kepentingan lain yang justru membuat kita tergelitik.

***

KEJADIAN teror bom di Sarina Jakarta saya melihatnya berbeda. Masyarakat Jakarta, pemerintah, TNI dan Polri melihatnya bahwa kejadian ini merupakan pencucian otak dari kelompok radikal Islam karena mereka ingin mati berjihad dan masuk surga. Mereka dengan tegap dan tenang mengait-ngaitkannya dengan ISIS. Mereka dengan tenang dengan raut wajah yang tersenyum mengatakan bahwa mereka telah berhasil dilumpuhkan dan mati. Pantaskah kita tersenyum bila negara menggunakan alat-alatnya untuk membunuh anak bangsanya sendiri! Pantaskah negara menepuk dada dan mengatakan bahwa kami telah berhasil melawan teror sementara itu adalah anak dari bangsa ini! Mereka tidak menghianat terhadap negara. Kematian mereka adalah suatu keprihatinan yang menimbulkann duka cita yang mendalam. Karena mereka adalah satu dari sekian juta anak bangsa ini yang tidak bisa merasakan kehadiran negara. Bisa saja mereka mengambil langka itu sebagai bentuk perlawanan karena negara tak pernah hadir atau berpihak kepada anak-anak bangsanya. Kita selalu lupa mempertanyakan, suda adilkah pemerintah dan para wakil rakyat menahkodai sebuah negara yang bernama Indonesia ini!

Kita akan tertegun jika melihat identitas pelaku teror bom di Sarina Jakarta. Mereka rata-rata anak bangsa yang kelasnya termarjinalkan, supir angkot, tukang pijit, mantan narapidana dan lain sebagainya. Di sebuah negara para cukong tentu mereka adalah hanyalah anak bangsa yang ter-anak tirikan. Negara hanya jalan beriringan dengan para cukong. Produk hukum di buat hanya mementingkan para pengusaha dan investasi asing, perusahaan mempekerjakan para buruh dengan upah murah dengan eksploitasi tenaga yang semakin ganas dengan bentengan oleh negara. Sementara negara dengan gencar-gencarnya menarik pajak dengan biaya tinggi kepada anak bangsanya hingga tak menyisakan gaji dengan segepok pun. Hingga anak bangsa tak bisa menanggung beban berat, hidup di negara para cukong seperti ini. Salah satu cara mereka adalah keluar dari negara namun tidak kehilangan identitas kebangsaanya.

Anak bangsa dalam negara para cukong sering membentuk perlawanan, akibat ketidakadilan negara dalam memerintah. Teror bom di Sarina Jakarta merupakan contoh kecil, mereka membentuk perlawanan karena boleh jadi adanya kemirisan yang mereka lihat—yang dilakukan oleh negara dalam memerintah. Bangsa Aceh dan Papua adalah contoh yang paling konkrit, mengapa mereka membentuk perlawanan dengan organisasi-organisasi mereka. Terlepas dari sejarah, bangsa Aceh dan Papua menginginkan kemerdekaan dalam bentuk perlawanan karena mereka menganggap negara tidak bisa menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat dan adanya pilih kasih dalam pembangunan terhadap bangsa Aceh dan Papua. Mereka tidak memiliki kepuasan kepada negara. Mereka seperti di kesampingkan oleh negara, sementara negara terus mengeruk sumber kekayaan alam bangsa Aceh dan Papua lalu kemudian kekayaan itu di peruntungkan orang-orang pusat dan para investor. Jadi bangsa Aceh dan Papua hanya dapat ampas dari kekayaan alam itu, sementara bangsa-bangsa lain di negara para cukong ini dapat berlian-berlian alamnya.

Pada akhirnya bangsa Aceh dan Papua tak akan mudah melepaskan diri dari belenggu negara. Karena para elit-elit politik akan mengatakan bahwa bangsa Aceh dan Papua adalah bagian negara kesatuan republik Indonesia. Jika mereka ingin berusaha melepaskan diri, maka negara dengan siap akan memakai alat-alat perangkatnya seperti TNI dan Polri karena dianggap penghianatan terhadap cita-cita proklamasi. Orang-orang yang berkepentingan dengan tegas akan mengatakan bahwa ancaman terhadap kesatuan juga merupakan ancaman terhadap bangsa. Maka setiap unsur harus melindungi dan mempertahankannya bangsa dan negaranya. Inilah doktrin yang digunakan Orde Baru yang berlaku sampai saat ini.

Bangsa di dalam negara para cukong ini akhirnya akan terdikte. Meskipun dengan masifnya bahwa daerah punya otonomi untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam, tetap saja negara punya kekuatan untuk menguasai atas dasar sebuah negara kesatuan. Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari produk negara, terus berafiliasi dengan pemerintah pusat sebagai produk negara tertinggi. Sehingga negara kesatuan seakan-akan adalah pemaksaan kebijakan dari atas dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang tak heran selalu bertentangan dengan kepentingan daerah.

Dan inilah yang ada sekarang, pemerintah pusat akan selalu mengambil peran penting dalam menjalankan negara meskipun sebenarnya mereka tak mengerti bagaimana dengan keadaan-keadaan masyarakat pada bangsa Aceh dan Papua atau Indonesia di bagian timur.

Kita sebagai sebuah bangsa, hanya bisa mengelus dada bahwa pengelolaan negara belum seutuhnya berpihak kepada rakyat bangsa ini. Teror bom Sarina Jakarta adalah bentuk kekecewaan anak bangsa terhadap negara bukan selamanya berkaitan dengan Islam radikal. Aceh dan Papua juga seperti itu adanaya ketidakpuasan kepada negara hingga mereka membentuk organisasi dan melawan.

                                                                                                            Kendari, 16 Januari 2016

Read More

Sebuah Kegelisahan

SEBUAH kegelisahan dalam pikiran datang menderah. Dikala orang-orang dengan hiruk-pikuk merayakan tahun baru dengan keceriaan yang hingar-bingar serta musik yang berdentuman disana-sini, diriku tengah dirundung kegelisahan. Gelisah dengan diri ini yang ingin hendak menggantung dimana, bersama siapa untuk kemudian melakukan apa

Saya butuh sesuatu yang hendak mendorong keingintahuanku banyak hal. Saya ingin belajar banyak hal dengan orang-orang yang punya banyak ilmu pengetahuan, agar diri ini kelak  bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Saya butuh tantangan yang kemudian bisa menambah wawasan keilmuanku. Saya butuh perkumpulan/perserikatan, organisasi atau lembaga penelitian yang progresif. Meskipun memasuki arena lembaga penelitian atau menjadi asisten Profesor butuh sesuatu kemampuan—Saya sering mengatakan kepada sahabat, jika hal demikian dibutuhkan saya siap untuk menjadi juru ketik, membuat kopi, menyapukan halaman rumahnya atau mencucikan piring serta gelas-gelasnya.

Ini akan terlihat sebagai lelucon dan rendah diri, namun di depan orang-orang yang berilmu pengetahuan saya siap bersimpuh di depan altar gunung keilmuannya untuk kemudian ikut menyelam menyusuri seluk-beluk pahitnya membuahkan pemikiran. Bukan kemudian bersimpuh pada harta kekayaan yang di agung-agungkan dengan baju emas serta kendaraan mewah yang dipamerkannya seperti kehidupan moderen yang serba materialistik ini.

***

Kegelisahan datang karena pikiran ini tengah membuncah dan sering bertanya-tanya; hendak kemana diri ini kelak dan akan melakukan apa. Kita semua tentu ingin berkontribusi terhadap nusa dan bangsa. Kegelisahan bukan berarti rasa bersalah namun pergumulan pemikiran akan keadaan diri sendiri, lingkungan dan juga bangsa. Kegelisahan bukan berarti derita, bukan juga onak dan duri namun sebuah ketegangan untuk melakukan apa, yang kemudian tidak disertai dengan adanya ruang yang bisa menempa kita. Ruang yang bisa memberikan harapan banyak orang ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Ruang itu penting sebagai tempat untuk mengekspresikan berbagai dialektik yang melingkupi pikiran. Dari berbagai buku-buku yang kita baca, majalah atau informasi yang kita konsumsi setiap hari jika tidak disertai dengan ruang, semua itu tentu akan mubazir. Banyak orang yang ingin melakukan perubahan sosial namun semua itu kadang tak kesampaian karena keterbatasan ruang yang bersifat progresif itu. Meskipun Negara kita adalah sebuah Negara demokrasi, dimana semua orang di kehendaki untuk bebas berekspresi, namun kadang-kadang ruang-ruang itu seperti organisasi, perkumpulan/perserikatan, lembaga penelitian atau lembaga non pemerintah dibentuk hanya untuk mengejar berbagai proyek-proyek basah—untuk peruntungan kelompok atau individu-individu mereka.

Yang memprihantinkan adalah jika sama-sekali tak melakukan perubahan sosial apapun. Ini sungguh disayangkan. Banyak organisasi, perkumpulan/perserikatan, lembaga penelitian atau lembaga non pemerintah sekarang di bentuk hanya karena mengambil peruntungan demi proyek-proyek basah, bukan di bentuk untuk sebuah kemakmuran sosial di masyarakat. Tentu hal ini karena kurangnya kesadaran manusia Indonesia tentang berbangsa dan bernegara. 

Hal inilah yang mengundang korupsi disana-sini di berbagai pelosok negeri kita dan semakin berkembang biak. Kata Bung Hatta, perjuangan kita akan lebih berat karena melawan anak kandung bangsa Indonesia sendiri. Melawan bangsa sendiri memang akan berat karena orang-orang yang korup itu sesungguhnya lahir dari rahim kolonialisme penjajah yang tertular dengan penjajahannya yang bengis dan kemudian menelurkannya kepada generasi-generasi muda sekarang dengan melakukan cara-cara yang berbeda. Dan pada akhirnya akan susah di basmi, di berantas, jika tidak di sertai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara serta idealisme-idealisme yang ingin mensejahterakan sosial. Manusia Indonesia harus ditanamkan sebuah kesadaran sosialis-nasionalisme.

***

DI KENDARI atau pada umumnya di Sulawesi Tenggara ruang-ruang itu ada. Namun tak jarang, ruang itu digunakan hanya sebatas demonstarsi. Meskipun itu penting, banyak hal yang perlu di gali lewat ruang-ruang itu, bukan hanya melakukan ritual-ritual demonstrasi yang panas-panas taik ayam yang kemudian mengharapkan amplop sebagai penutup mulut. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan berbagai dialog, penelitian atau hal-hal semacamnya untuk perubahan sosial. Namun hal ini tentu tidak gampang, ini butuh dukungan berupah dana dari pemerintah setempat.

Saya punya pengalaman tentang hal ini. Pada saat itu ada lembaga atau organisasi seorang sahabat akan melakukan dialog akhir tahun 2015. Saya ikut terlibat membantu untuk mencarikan dana. Dari instansi ke instansi pemerintah Kota Kendari tak jarang saat memasukan proposal kegiatan, saya selalu mendapatkan penolakan. Saya tak tahu apakah proposal yang kami masukan layak atau tidak, yang jelas proposal itu realistis dan itu hanya sebatas kegiatan dialog. Hingga berhari-hari dengan panas teriknya matahari sampai-sampai keringat kering di badan ini, tak kunjung mendapat bantuan dana. Pikirku, sungguh aneh daerah ini, jika sifat antipati mereka terus di kembangbiakan. Mengapa mereka-mereka ini, tak punya respon akan hal-hal seperti ini, dalam hati saya membatin.

Perubahan sosial butuh sebuah dialog untuk kemudian mengetahui dan menampung apa yang menjadi masaalah yang dialami oleh masyarakat. Orang-orang yang melakukan perubahan sosial adalah orang-orang yang mempunyai kepekaan terhadap masaalah masyarakat untuk kemudian memberikan sebuah solusi yang progresif untuk kemakmuran masyarakatnya. Salah satunya adalah lewat dialog-dialog yang intensif bersama organisasi-organisasi kepemudaan dan birokrasi pemerintah setempat.

Pada akhirnya kegelisahan ini terus menghantui. Di Kota Kendari keterbatasan ruang-ruang yang progresif, yang dapat menempah kita untuk bermetamorfosisnya sebuah ilmu-ilmu pengetahuan. Sebagai mahasiswa tentu kita masih berada di belantara ilmu-ilmu pengetahuan dan di sanalah kita di ajak untuk memilih ilmu-ilmu yang menjadi peta kita dalam menyelesaikan kehidupan bangsa yang demikian sulit. Universitasnya juga mengalami hal yang sama, tertular oleh sebuah paradigma lama pada masa kerajaan yaitu hanya membangun gedung-gedung yang tinggi berlantai lima, enam atau tujuh untuk para birokrasi kampus dan mengesampingkan hal-hal yang substansif untuk kecerdasan mahasiswanya seperti gedung perpustakaan yang bisa menarik banyak orang untuk bergumul dengan bacaan-bacaan mereka. 

Sekali lagi, pada akhirnya, kita tentu menyadari bahwa di alam ini tak bisa menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Kehidupan memang tak seindah kereta api yang melaju diatas relnya dengan mulus. Kehidupan tak seindah seperti mereka-mereka yang terlanjur berkehidupan yang mentereng dan termasyur. Jika di Kota ini tak bisa menyediakan banyak ruang yang bisa menempaku, mungkin di kota-kota lain akan ada. Namun di sini dengan keterbatasan ini, ada ruang yang sederhana untuk mengembangkan dan mengumpulkan ide-ide dan catatanku yang sederhana yaitu di blogku ini. Kita hanya butuh menyesuaikan seperti hidup bunglon yang pandai menyesuaikan di setiap lingkungan yang dia kunjungi dengan berubah-ubah warnah. 

Saya teringat tulisan Pramoedya Ananta Toer dalam Buku Jejak Langka yang mengambarkan tentang nenek moyang Jepang yang tangguh. Kata pepatah nenek moyang Jepang: “Tak ada satria lahir, tumbuh perkasa tanpa ujian”.

Jika kita ingin menjadi satria, kita harus tahan segala bentuk ujian apapun. Buatku semua ini mungkin hanya ujian—ujian di Kota yang kosmopolit….

                                                                        Laode Halaidin

                                                                        Kendari, 1 Januari 2016

Read More